PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mendesak Polda provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mewaspadai, memberantas, dan memutus mata rantai peredaran narkoba khususnya untuk melindungi generasi penerus bangsa di provinsi Kalteng. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari BNN bahwa sekitar 70 persen warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kalteng didominasi napi kasus narkoba.
"Di Kalteng ini yang lebih menonjol adalah tindak pidana narkobanya baik itu penyalahgunaannya, pemakai, ataupun bandarnya. Ini menjadi atensi saya secara khusus sebagai wakil rakyat dari Kalteng dan juga sebagai seorang Ibu. Saya menginginkan agar generasi penerus di Kalteng tidak terpapar narkoba, mereka harus punya masa depan. Ini harus menjadi atensi jajaran Polda kalteng untuk memberantas kasus narkoba, " tegas Ary Egahni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke provinsi Kalteng, Jumat (16/9/2022).
Lebih lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyarankan kepada jajaran Polda Kalteng agar menerapkan pola-pola kerja baru yang tidak terbaca para pemakai maupun pengedar dalam memberantas tindak pidana narkoba. Ia menambahkan meski grafik penanganan terhadap pengguna di tahun 2021 menunjukkan penurunan namun dalam hal pengedaran narkoba khususnya di provinsi Kalteng masih terbilang cukup tinggi.
Baca juga:
Polri Siap Tindak Dugaan Permainan Karantina
|
"Harapan Saya Polda Kalteng dengan secara khusus dalam hal peredaran narkoba dan pemberantasan narkoba, memang perlu sekali secara simultan dan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kalteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian seluruh elemen masyarakat mengatakan perang kepada narkoba. Nah ini sebagai aparat penegak hukum tentunya dapat melakukan satu tindakan yang lebih nyata untuk bagaimana memutuskan mata rantai peredaran itu, " harap Ary Egahni.
Pada kesempatan yang sama Kapolda Kalteng Nanang Avianto mengungkapkan penegakkan hukum di bidang pemberantasan Narkoba terus ditingkatkan. Karenanya jajaran Polda Kalteng memberikan atensinya terhadap tindak pidana tersebut, mengingat terbukanya akses jalan dari Kalbar ke Kalteng melalui Kab. Lamandau. "Kami juga mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional, " imbuhnya. (tra/aha)