Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian

    Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf  Pertanyakan Status Kepegawaian
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf

    JAKARTA - Para dosen tetap non PNS yang bekerja di sejumlah perguruan tinggi negeri mengadukan status kepegawaiannya kepada Komisi X DPR RI. Nomenklatur dosen tetap non PNS tidak ada dalam UU No.5/2004 tentang ASN. Hal ini jadi problem serius, sebab tidak hanya status kepegawaiannya, tapi juga karir para dosen tersebut dipertanyakan.

    Persoalan itu terungkap dalam dialog para dosen tetap non PNS dengan Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Rabu (30/3/2022). Para dosen tersebut mendesak Komisi X DPR bisa membantu memperjelas status kepegawaiannya untuk peningkatan karir profeional para dosen tersebut.

    Dede saat membuka rapat menyampaikan, para dosen tetap non PNS  ini adalah pegawai yang ditempatkan di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud Ristek dan Kemenag. Para dosen ini awalnya diangkat berdasarkan Permendikbud No.84/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS di PTN dan Dosen Tetap di PTS. Namun, ada masalah ketika rekrutmen PNS dan PPPK dibuka, para dosen tetap ini tidak termasuk di dalamnya.

    "Dosen masuk dalam UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Profesinya penting sekali, apalagi di era kampus merdeka ini, " ujar Dede yang juga politisi fraksi Partai Demokrat tersebut. Sementara itu, M. Nur Effendi yang memimpin delegasi dosen tetap non PNS ini menjelaskan, para dosen ini tergabung dalam Ikatan Dosen Tetap Non PNS yang berdiri pada 9 Agustus 2016. Keanggotaannya meliputi PTN dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN).

    PAPARAZI.CO.ID
    market.biz.id PAPARAZI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Jumlah dosen tetap non PNS ini berjumlah lebih dari 9500 dosen. Ditegaskannya, para dosen ini bukan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Di sinilah persoalan nomenklatur mengemuka, karena tidak ada dalam UU ASN. Bila di Kemendikbud menggunakan istilah dosen tetap non ASN, maka di Kemenag menggunakan istilah dosen tetap bukan ASN. Ini juga jadi persoalan lain lagi dalam nomenklatur. (mh/aha)

    DEDE YUSUF DPR RI KOMISI X DEMOKRAT
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Pastikan Pasokan Biosolar...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Rosmini

    Rosmini verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Dec 14, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 259

    Registered: Jul 17, 2020

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 94

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Rosmini verified

    Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar 
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Capratar AAU Ikuti Diksar Intergrasi

    Rekomendasi

    1.000 Bendera Merah Putih Dibagikan Kapolres Mamuju Tengah Dalam Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022
    Di Australia, Gedung  Parlemen Juga Tempat Kunjungan Wisata
    Hari Ini, Tim Khusus Polri Periksa Irjen Ferdy Sambo Sebagai Tersangka 
    Wanita Angkatan Udara Gelar Lomba Menyambut HUT Ke 59
    Ahmad Sahroni: Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Tetapkan Irjen FS Tersangka Kasus Brigadir J

    Ikuti Kami