Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang

    Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon

    PANGKAL PINANG - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menilai perlu adanya regulasi terkait dengan penambangan timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengenai penerapan penambangan timah. Sehingga kegiatan pertambangan yang berasal dari masyarakat dan PT Timah berjalan dengan baik. 

    “Di sini kita lihat memang mitra kerja dari PT Timah ini adalah masyarakat dan ini dibayar oleh PT Timah untuk menambang, tetapi banyak kendalanya jadi masyarakat ini (menambang) menjadi liar, ” kata Doni usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau lokasi pertambangan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (24/3/2022).

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    Setelah berdialog dengan penambang timah, politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa para penambang berkewajiban memberikan hasil tambangnya ke PT Timah tetapi yang terjadi mereka juga memberikan hasil tambangnya ke pihak swasta. 

    “Karena IUP (Izin Usaha Pertambangan) nya di bawah IUP PT Timah, maka kewajiban mereka harus menambang dan memberikan hasil tambangnya ke PT Timah. Nah yang terjadi hari ini mereka juga menjual ke swasta kenapa dijual ke swasta, karena ada benefit buat mereka yaitu pembayaran cash on carry dengan nilai yang lebih mahal diatas standarisasi, ” ungkap Dony. 

    WARTAADHYAKSA.COM
    market.biz.id WARTAADHYAKSA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Komisi VII DPR RI dengan segera berupaya membawa permasalahan ini ke Jakarta untuk membuat regulasi terkait dengan dugaan penambangan ilegal. “Dikatakan ilegal karena mereka (penambang) menambang di IUP PT Timah, tetapi hasil tambangnya diberikan kepada pemilik yang lain nah ini yang unfair buat saya, jadi harus ada regulasi yang benar untuk menertibkan ini, ” tegas Dony. (cas/sf) 

    Dony Maryadi Oekon DPR RI KOMISI VII PDIP
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan:...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Rosmini

    Rosmini verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Dec 14, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 259

    Registered: Jul 17, 2020

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 94

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Rosmini verified

    Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar 
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Capratar AAU Ikuti Diksar Intergrasi

    Rekomendasi

    1.000 Bendera Merah Putih Dibagikan Kapolres Mamuju Tengah Dalam Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022
    Di Australia, Gedung  Parlemen Juga Tempat Kunjungan Wisata
    Hari Ini, Tim Khusus Polri Periksa Irjen Ferdy Sambo Sebagai Tersangka 
    Wanita Angkatan Udara Gelar Lomba Menyambut HUT Ke 59
    Ahmad Sahroni: Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Tetapkan Irjen FS Tersangka Kasus Brigadir J

    Ikuti Kami