Komisi I Minta Kodam Bukit Barisan Prioritaskan Kebutuhan Alutsista

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta kepada jajaran Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) agar segera memberikan daftar kebutuhan prioritas secara tertulis terkait Minimum Essential Force (MEF) dan lahan perumahan dinas maupun perumahan pribadi untuk prajurit Kodam I/BB. 

“Jadi kita masih punya ‘PR’ yang cukup banyak, hal ini juga terasa di Kodam-Kodam lainnya. Banyak anggaran yang direalokasikan untuk penanganan Covid-19 sehingga memang untuk beberapa kebutuhan lainnya menjadi tertunda, ” kata Meutya usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin beserta jajarannya, di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (28/5/2021). 

Baca juga: Indah Kurnia: Jatim Siap Jadi Penyumbang Ekonomi Nasional Nomor Satu

Tim Kunspek Komisi I DPR RI juga diajak melihat langsung gelar alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini digunakan dan menjadi andalan Kodam I/BB dalam pelaksanaan latihan  maupun tugas operasi. Tim Kunspek Komisi I DPR RI menemukan kekurangan kesiapan alutsista di Kodam I/BB yaitu kurang lebih masih 50 persen dari yang dibutuhkan. 

“Di Komisi I DPR RI saat ini sedang ada dua Panitia Kerja (Panja) yaitu Panja Alutsista dan Panja Kesejahteraan Prajurit. Alutsista ini sedang disorot oleh publik bagaimana TNI mampu melakukan modernisasi dari alutsista tersebut, ” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. 

Baca juga: Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

Lebih lanjut, politisi dapil Sumatera Utara I tersebut mengungkapkan pihaknya juga telah mendorong agar kendaraan dinas diperbanyak, tetapi disaat yang bersamaan pula ada permasalahan perumahan prajurit yang belum selesai. 

“Kita tahu dengan keterbatasan anggaran kita harus memilih prioritas sehingga masing-masing Kodam yang kita kunjungi kita ingin mendapatkan masukannya.  Setelah itu nanti dirangkai mana yang paling urgent paling tidak di tahun 2022 bisa terealisasi. Penganggaran masing masing Kodam bisa menjadi masukan kita untuk Panja Alutsista, ” tutup Meutya. (cas/sf)

Baca juga: Yan Permenas Mandenas Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara