Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal

    Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
    Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati

    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022. Putusan tersebut berisikan kewajiban pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Islam. Anggota Panja Vaksin DPR RI ini meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin Covid-19 halal bagi muslim di Indonesia.

    “Kita meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI, ” ungkap Mufida, Selasa (10/5/2022).

    Putusan MA tersebut berisikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, vaksin dapat dimaknai sebagai barang yang berasal dari produk rekayasa genetik, ataupun produk kimiawi yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal ketika masuk dan beredar serta dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia.

    Maka dari itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menyebut, pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Setelahnya dilanjutkan dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.

    “Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua, ” ungkap Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I tersebut.

    Penyediaan vaksin halal ini, papar Mufida, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Di sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih. Sebab, vaksin ini menurutnya adalah salah satu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada, ” ujar Mufida.

    Ia mengatakan pihaknya akan segera meminta Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. “Ini salah satu concern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progress dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini, ” pungkas Mufida. (hal/sf)

    Kurniasih Mufidayati DPR RI PKS KOMISI IX
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Polri Gagalkan 8 Kontainer Minyak Goreng...

    Artikel Berikutnya

    Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 106

    Registered: Apr 8, 2021

    Sopiyan hadi

    Sopiyan hadi verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 63

    Registered: Jul 10, 2020

    Rosmini

    Rosmini verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 87

    Registered: Dec 14, 2021

    HARIANTO

    HARIANTO verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 30

    Registered: Sep 4, 2021

    Profle

    Sopiyan hadi verified

    Kapolri Tekankan Terus Awasi Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng 
    Polri Gagalkan 8 Kontainer Minyak Goreng Siap Ekspor ke Timor Leste 
    Kabareskrim Polri Tegaskan Komitmen Tangani Karhutla 
    Orasi Saat May Day, Kompolnas Puji Kapolri: Bentuk Pengakuan Negara Atas Peran Buruh

    Follow Us

    Recommended Posts

    Ajak Masyarakat Sukseskan Program PJ Bupati, Ketua PMI Buteng Titip Masalah Gizi Buruk
    Kunjungi Pasar Muntilan, Presiden Cek Langsung Harga Minyak Goreng
    Mulai 23 Mei 2022, Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng 
    Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik
    Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor