Menahan Subsidi Beratkan APBN, tapi Menaikkan BBM Lebih Beratkan Nasib Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menanggapi keputusan resmi pemerintah yang telah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp6.800 per Sabtu (9/3/2022). Pemerintah beralasan kenaikan harga tersebut terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN, yaitu mengalihkan subsidi sehingga kedua jenis BBM tersebut mengalami penyesuaian.

 

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Sebut Indikasi Tidak Adanya Transparansi BPP BBM dan Penerima Subsidi BBM

Hafisz menilai keputusan pemerintah tersebut sangat memberatkan rakyat. Dalam situasi sulit sekarang seharusnya pemerintah maupun masyarakat memiliki sense of crisis yang tinggi. “Rakyat sudah menjerit harga harga naik. Menahan subsidi memang beratkan APBN, tetapi menaikkan harga BBM subsidi lebih memberatkan nasib rakyat, ” ujar Hafisz dalam keterangan tertulis kepada Media, Sabtu (3/9/2022).

 

Baca juga: Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan jika harga BBM tersebut naik, maka pasti semua produk atau kebutuhan pokok akan naik. Karena BBM itu berkontribusi pada 15 hingga 20 persen dari komponen harga produksi, ” ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.

 

Baca juga: Hafisz Thohir Nilai Penyebab Inflasi Kepri adalah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Adapun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, pemerintah telah menyediakan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24, 17 triliun kepada 20, 65 juta KPM (Kelompok/Keluarga Penerima Manfaat). Yaitu, mereka yang masuk ke dalam 40 persen tak mampu, yang diberikan bantuan sebesar Rp150.000 selama empat kali dengan total Rp600.000.

 

Baca juga: Tidak Pro Rakyat, Rafli Minta Presiden Jokowi Cabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Selanjutnya, anggaran Rp9, 6 triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3, 5 juta. Selanjutnya, dana bantuan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum  yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp2, 17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek, dan nelayan serta bansos tambahan. (rdn/sf)