Muhaimin Iskandar Dukung Kripto Kena Pajak

    Muhaimin Iskandar Dukung Kripto Kena Pajak
    Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

    JAKARTA - Para investor yang melakukan transaksi uang kripto alias cryptocurrency dan layanan teknologi finansial (fintech) di dalam negeri sudah mulai harus bersiap-siap untuk memberikan sebagian dari keuntungan transaksinya untuk pajak. Kabarnya pemerintah berencana mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi zaman now ini.

     Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah tersebut. Menurutnya skema pajak atas transaksi kripto dan layanan fintech dapat dijadikan sumber pendapatan baru negara. “Transaksi kripto dan fintech sekarang kita tahu begitu besar. Pelanggannya juga jutaan orang. Jadi saya dukung aturan pengenaan PPh dan PPN untuk mereka, sekaligus ini bisa jadi sumber pendapatan baru bagi negara, " kata Gus Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (7/4/2022).

    ADV.CO.ID
    market.biz.id ADV.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

     Gus Muhaimin mengutip laporan Kementerian Perdagangan yang menyebut nilai transaksi aset kripto mencapai Rp64, 9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp859, 4 triliun pada tahun lalu.  Dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022, tercatat sebesar Rp83, 3 triliun. "Transaksi sebesar dan sebanyak itu tentu saja bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Jadi sudah sepatutnya dioptimalkan, " tutur Gus Muhaimin.

     Politisi PKB ini juga meminta Kementerian Keuangan mengkaji dan berkoordinasi dengan pengusaha transaksi aset kripto maupun Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terkait besaran tarif pajak yang akan dikenakan. "Saya minta lembaga terkait seperti Kemenkeu dan AFTECH saling berkoordinasi berapa besaran pajaknya nanti. Harapan saya pengenaan pajak tidak terlalu memberatkan para trader aset kripto maupun nasabah fintech yang berdampak pada berkurangnya transaksi hingga perpindahan trader ke transaksi exchange luar negeri, " ujarnya.

    JUSTISIA.CO.ID
    market.biz.id JUSTISIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

     Di sisi lain, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga mendorong Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mensosialisasikan aturan pengenaan PPh dan PPN kepada perusahaan penyelenggara transaksi aset kripto, perusahaan fintech, maupun kepada masyarakat selaku trader dan nasabah.

     "Oya sosialisasinya harus masif dong. Jangan nanti terkesan pemerintah asal narik pajak saja oleh para pengusaha dan trader. Kalau masif saya yakin mereka juga mengerti, karena ini juga untuk kebaikan Indonesia, kebaikan kita bersama, " tukas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut. (sf)

    BERITATERBARU.CO.ID
    market.biz.id BERITATERBARU.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Muhaimin Iskandar pkb
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Djohar Arifin Pertanyakan Keseriusan Rekrutmen...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Rosmini verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 20

    Registered: May 4, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 124

    Registered: Apr 8, 2021

    Agung Libas

    Agung Libas verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Apr 8, 2021

    Justus Markus Salele

    Justus Markus Salele verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 2

    Registered: Aug 28, 2021

    Rekomendasi

    H. Busdir Buka Rapim I PGRI Di Pantai Kombiling
    Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Drama Tirani Ambang Batas
    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Ikuti Kami