Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19
    Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

    JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Ia menilai Pemerintah tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19. Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi koordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.

    “Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya, ” ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Senin (26/10/2020).

    Diungkapkannya, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 mesti berbasis riset (evidence based approach). Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik, karena memberi ketentraman di masyarakat.

    “Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut, ” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.  

    Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar. Sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan.  Serta tidak ada efek samping yang berarti. Tidak hanya itu, legislator dapil Banten I ini juga meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

     “Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya Pemerintah setop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan, ” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini. (***)

    BERITATERBARU.CO.ID
    market.biz.id BERITATERBARU.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Mulyanto DPR RI PKS
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Gelar Bakti Kesehatan di Titik 0 IKN, Kapolri...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Rosmini

    Rosmini verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Dec 14, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 259

    Registered: Jul 17, 2020

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 94

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Rosmini verified

    Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar 
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59
    Capratar AAU Ikuti Diksar Intergrasi

    Rekomendasi

    1.000 Bendera Merah Putih Dibagikan Kapolres Mamuju Tengah Dalam Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022
    Di Australia, Gedung  Parlemen Juga Tempat Kunjungan Wisata
    Hari Ini, Tim Khusus Polri Periksa Irjen Ferdy Sambo Sebagai Tersangka 
    Wanita Angkatan Udara Gelar Lomba Menyambut HUT Ke 59
    Ahmad Sahroni: Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Tetapkan Irjen FS Tersangka Kasus Brigadir J

    Ikuti Kami