Nevi Zuairina Minta Kemendag Fasilitasi UMKM Produk Makanan Halal untuk Ekspor

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendorong Kementerian Perdagangan untuk melihat potensi-potensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terutama produk-produk makanan halal. Hal ini disampaikan Nevi kepada Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

 

Baca juga: Kembangkan UMKM Komisi II Anggota DPRD Mamuju Tengah Kunker Ke Dinas Kopperindag Sulbar

“Mungkin Pak Menteri (Perdagangan), kita bisa melihat bagaimana negara tetangga seperti Malaysia bahkan Thailand, mereka mengekspor makanan halal bahkan justru itu dicari di seluruh dunia. Orang barat juga makan yang halal, ya, dari Thailand dan Malaysia, ” ujar Nevi.

 

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal di Pasar Kebun Lada Kota Binjai

Kemendag diminta untuk lebih proaktif dan jelas untuk program terkait dengan ekspor serta memfasilitasi UMKM lokal agar bisa menembus pasar ekspor. Ia mencontohkan di dapil wilayahnya yakni di daerah Sumatera Barat memiliki produk rendang yang sangat berpotensi untuk di ekspor. Terlebih rendang juga mendapat peringkat pertama sebagai World’s Most Delicious Foods oleh CNN.

 

Baca juga: Gelar Sosialisasi Parizinan, Nur Zain : NIB Bisa Terbit Tampah Harus Kekantor DPM- PTSP

“Jadi bagaimana peluang ekspor makanan halal kita kedepan Pak Menteri. Karena banyak provinsi kita di Indonesia itu, sudah mengeluarkan produksi-produksi halal yang berpotensi, sehingga kita bisa mengekspor produksi makanan halal, ” ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

 

Baca juga: DPM PTSP Gelar Bintek Kebijakan LKPM Online Atau Tata Cara Pengisian Bagi Pelaku Usaha

Di sisi lain, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti mengenai ketersediaan pangan dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Kemendag juga diharapkan lebih proaktif dalam perjanjian-perjanjian internasional. Hal ini terkait dengan supply dari luar atau import untuk membantu ketahanan pangan.

 

Baca juga: Rudi Hartono Bangun Soroti Kinerja Sejumlah Perusahaan BUMN

“Karena kondisi dunia kita tidak baik-baik, ada krisis pangan dan energi bahkan inflasi. Sehingga dalam kesepakatan perdagangan, menjadi penting dimonitor agar manfaat perjanjian perdagangan tersebut seperti IK-CEPA dan RECP serta seperti perjanjian internasional lainnya, bisa bermanfaat bagi ketahanan pangan nasional, ” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II itu. (gal/sf)