Syamsurizal Soroti Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Riau

    Syamsurizal Soroti Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Riau
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal

    JAKARTA - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses kali ini ke Pekan Baru, Riau. Menurut Ketua Tim Kunker kali ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, salah satu tujuan kunjungan tim ialah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan pengelolaan dana desa di provinsi yang dijuluki 'Bumi Lancang Kuning' tersebut.    

    Terutama, terang Syamsurizal, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.    

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Salah satu isunya ialah adanya aksi pemecatan staf pemerintah desa oleh kepala desa. "Dari paparan yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengatakan tidak ada pelanggaran seperti itu, " ujar Syamsurizal ditemui di Kantor Gubernur Riau usai pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, Pekan Baru, Senin (11/7/2022).    

    Tim juga melakukan pengawasan penggunaan dana desa, terutama menyoroti bagaimana Pemerintah Provinsi Riau ikut serta dalam memantau dan/atau mengawasi penyimpangan penggunaan Dana Desa oleh oknum-oknum Kepala Desa atau perangkat desa yang ada di Provinsi Riau.

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Sebab terkadang pemerintah desa kurang pemahaman dalam pengelolaan keuangannya, sehingga ada potensi penyelewengan, " urai Syamsurizal.    

    Legislator dapil Riau I itu berharap ke depannya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, demokratis, bersih dan bebas dari KKN. Mengingat pemerintah desa punya peran memberikan pelayanan dasar, mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik dasar.   

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar memaparkan terdapat sekitar 20 desa di sembilan kabupaten di Riau yang teridentifikasi kasus penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa. Setelah melakukan evaluasi, didapati beberapa catatan seperti kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut dinilai masih terbatas.   

    "Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana, serta perlunya memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) provinsi dan kabupaten dalam pengawasan dana desa, " tukas Syamsuar. (aha)

    JURNALNASIONAL.CO.ID
    market.biz.id JURNALNASIONAL.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    syamsurizal ppp syamsurizal komisi ii ppp dpr ri komisi ii dpr ri
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Mardani Ali Sera Temukan Faktor Penyebab...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Rosmini

    Rosmini verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Dec 14, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 259

    Registered: Jul 17, 2020

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 94

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Rosmini verified

    Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar 
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59
    Capratar AAU Ikuti Diksar Intergrasi

    Rekomendasi

    1.000 Bendera Merah Putih Dibagikan Kapolres Mamuju Tengah Dalam Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022
    Di Australia, Gedung  Parlemen Juga Tempat Kunjungan Wisata
    Hari Ini, Tim Khusus Polri Periksa Irjen Ferdy Sambo Sebagai Tersangka 
    Wanita Angkatan Udara Gelar Lomba Menyambut HUT Ke 59
    Ahmad Sahroni: Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Tetapkan Irjen FS Tersangka Kasus Brigadir J

    Ikuti Kami