Andi Iwan Darmawan Aras : Akses Tol MNP Tingkatkan Daya Saing Kawasan Industri di Indonesia

MAKASAR - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan jalan akses Tol Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek Strategis Nasional ini dinilai sangat bermanfaat terhadap posisi Makassar sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan terbangunnya Tol MNP diharapkan bisa membantu pengiriman logistik dan memudahkan pendistribusian ke daerah-daerah, serta meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan jalan tol existing, sehingga waktu tempuh transportasi peti kemas akan lebih cepat dari kondisi sebelumnya.

“Saya harapkan hadirnya askes tol (MNP), tidak lagi mengganggu aktifitas masyarakat pada umumnya karena pengiriman logistik tidak lagi melalui jalan kota yang selama ini menjadi kendala masyarakat di sini. Tentunya hadirnya proyek strategis nasional bisa meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional, ” ungkap Andi Iwan di Tol MNP, Makassar, Sulsel, Kamis, (31/3/2022). Turut mendampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan Seimihardjo, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono, Pelindo, pemerintah daerah dan mitra terkait. 

Baca juga: Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Rahmad Handoyo Beri Catatan Kritis

Andi Iwan menilai sebagian besar kendala yang dihadapi dalam proyek strategis nasional yakni proses pembebasan lahan. Akan tetapi persoalan tersebut tidak menjadi kendala yang besar pada proyek Tol MNP. Saya melihat pembebasan lahan di proyek MNP, koordinasinya sudah sangat baik dari pihak Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan juga pihak Pelindo berjalan sangat lancar dan baik. Sehingga kecenderungan untuk masalah pembebasan lahan, bisa teratasi dengan baik melalui pendekatan yang persuasif dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan penanganan dari pembebasan lahan. Sehingga target pada Juni 2023 bisa terealisasi dan bisa langsung beroperasi, ” pungkasnya.

Politisi Partai Gerindra itu berharap berharap lancarnya proyek di Tol MNP bisa dilaksanakan di daerah lain dan tidak hanya proyek di Kementerian PUPR, namun juga proyek di Kementerian Perhubungan. Bahkan pembebasan lahan Tol MNP ini bisa dijadikan pilot project. “Komisi V akan men-support agar Makassar New Port ini bisa running well, 100 persen bekerja, juga dapat melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sini. Saya harapkan hadirnya tol MNP ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, serta memperlancar jalur ekspor dan impor. Dan juga bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurai kemacetan bagi angkutan barang atau logistik, ” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sulsel III tersebut.

Baca juga: Legislator Sudewo Soroti Perkembangan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan Seimihardjo menjelaskan bahwasanya proyek akses Tol MNP merupakan salah satu PSN yang memiliki proyeksi kapasitas pelabuhan  900 ribu TEU's pada 2023. “Diharapkan terbangunnya akses tol MNP ini, nantinya bisa mendukung oprasional logistik yang sangat padat, serta hadirnya Makassar New Port  juga bisa meningkatkan daya saing industri di kawasan Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional. Saya yakin target Juni 2023 yang tinggal 14 bulan lagi dari sekarang bisa terealisasikan dengan baik, berjalan lancar, bisa langsung beroperasi, ” harapnya.

Ditambahkan Budi, proyek Tol MNP ini menjadi salah satu contoh proyek yang betul-betul KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Diketahui Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol, yakni  PT Bumi Serpong Damai, dan tanah proyek pembangunan dibiayai Pelindo. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk proyek-proyek lain bahwa penyediaan tanah tidak harus dari pemerintah, tetapi bisa juga dari yang instansi lain, bisa berkontribusi menjamin agar proyek ini bisa lebih layak dan mumpuni, ” harap Budi. (rni/sf)

Baca juga: BKSAP Soroti Sinkronisasi Data-Fakta Kemiskinan di Aceh Guna Pemenuhan Indikator Kesejahteraan SDG’s