Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan Untuk Entaskan Masalah Tambang Pasir Laut

    Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan Untuk Entaskan Masalah Tambang Pasir Laut
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan permasalahan dalam pertambangan pasir laut sudah cukup lama berlangsung. Tak menutup kemungkinan Komisi VII bersama dengan komisi lainnya di DPR akan mengadakan rapat gabungan untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut. 

    Dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VII ke BP Batam, Maman beserta tim mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak di Provinsi Kepulauan Riau membahas dan meninjau masalah pasir laut. "Kami melihat bahwa kisruh pasir laut ini lama sekali dari zaman dulu bertahun-tahun belum beres akhirnya disampaikan tadi (dalam forum) banyak yang dirugikan, " ujarnya ditemui disela-sela pertemuan di Batam, Rabu (11/5/2022). 

    Untuk itu menurut Maman, dalam situasi sekarang ini perlu dilakukan sebuah terobosan. Apalagi pasir laut diketahui menyimpan potensi ekonomi yang baik, dan sejalan dengan niat negara untuk melakukan untuk percepatan atau peningkatan skala pendapatan negara. "Tentunya tanpa harus mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan dan lingkungan juga, " sebutnya. 

    Sementara itu ditengah permasalahan tata kelola, potensi pendapatan dari pasir laut berjalan mandek. "Jadi kami hadir di sini untuk mendorong solusi. Bagaimana pemerintahan ada political will agar serius menyelesaikan permasalahan di tengah kondisi ada tarik-menarik kewenangan antara dua Kementerian, KKP dan Kementerian ESDM, " terang Maman. 

    Dalam pertemuan di kunker reses ini, Legislator dapil Kalimantan Barat I itu memaparkan sempat ada usulan minimal dilangsungkannya rapat gabungan lintas komisi yang dapat diinisiasi oleh pimpinan DPR RI. Bahkan kata Maman, tidak menutup kemungkinan Komisi VII akan mendorong Pansus gabungan beberapa komisi terkait. 

    Selain itu, Maman mengatakan jika persoalan ini dapat terselesaikan, maka dampak ekonominya akan positif bagi daerah. Dimana berdasarkan pertemuan tersebut terdapat pemaparan bahwa kebutuhan pasir laut untuk pengembangan di wilayah Batam sangat besar. Hal tersebut menjadi sedikit terhambat lantaran persoalan tata kelola pasir laut yang belum usai. (aha) 

    Maman Abdurrahman DPR RI KOMISI VII GOLKAR
    Publiksulbar.id

    Publiksulbar.id

    Artikel Sebelumnya

    Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan...

    Artikel Berikutnya

    Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 106

    Registered: Apr 8, 2021

    Sopiyan hadi

    Sopiyan hadi verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 63

    Registered: Jul 10, 2020

    Rosmini

    Rosmini verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 87

    Registered: Dec 14, 2021

    HARIANTO

    HARIANTO verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 30

    Registered: Sep 4, 2021

    Profle

    Sopiyan hadi verified

    Kapolri Tekankan Terus Awasi Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng 
    Polri Gagalkan 8 Kontainer Minyak Goreng Siap Ekspor ke Timor Leste 
    Kabareskrim Polri Tegaskan Komitmen Tangani Karhutla 
    Orasi Saat May Day, Kompolnas Puji Kapolri: Bentuk Pengakuan Negara Atas Peran Buruh

    Follow Us

    Recommended Posts

    Ajak Masyarakat Sukseskan Program PJ Bupati, Ketua PMI Buteng Titip Masalah Gizi Buruk
    Kunjungi Pasar Muntilan, Presiden Cek Langsung Harga Minyak Goreng
    Mulai 23 Mei 2022, Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng 
    Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik
    Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor